MILITER KECEWAKAN RAKYAT MESIR Rakyat Indonesia hanya bisa diam

Ssrrruuupuuuttt,.. mari awali pembacaan artikel yang sedikit lebih serius dari biasanya ini dengan secangkir kopi hangat, untaian instrumental mozart, dan setengah bungkus rokok ukuran 12 batang (paket hemat Rp. 10.000). Duduk manis dikursi anda, regangkan otot-otot yang kaku usai tegang beradu ke-jelian bersama seonggok kode HTML. Dalam hitungan ke-delapan balas gerakan kepala anda kekanan,.. setelah itu keatas, kebawah,... and than, sudah mulai terasa lebih rileks ??,.. okey, markitkem (mari kita kem On).

Lebih dari 600 WNI (Wanita daN adIk-adik) telah dibirit-biritkan oleh KBRI (baca: Ka Be eR I) Mesir ke tanah air sejak kurang lebih 4 hari terakhir. Pemaketan gratis WNI yang berada di Mesir ini akan terus dilanjutkan sampai pada waktu yang belum ditentukan, ungkap Menteri Luar Negeri, Marteen Natanegara. Dilansir dari dunia yang berbeda, menteri suasta tanah air, Aco Similikitik mengumumkan: bagi WNI yang berencana kembali ketanah air dan berada di luar mesir untuk terlebih dahulu transit kenegri paman syeh jika ingin mendapatkan fasilitas transportasi gratis oleh pemerintah.

Setelah mengamati (sebab, proses, dan promotor terjadinya) kerusuhan di Mesir yang telah berlangsung lebih dari sepuluh hari ini, saya beserta jajaran kru telah mengumpulkan beberapa data yang dinilai mirip dan mampu memicu kejadian serupa ditanah air. Data terangkum berikut ini tentu saja masih sangat objektif (semata-mata benar dipandangan saya) untuk dapat dijadikan pemicu hal serupa di Indonesia. Olehnya itu, saran dan kritik membangun para penikmat sekalian jelas sangat dibutuhkan guna perkembangan wacana lebih lanjut.

Berikut ini kenyataan-kenyataan yang terjadi diMesir:

1. Hosni Mubarak (pihak terdemo), adalah presiden sah Mesir yang berasal dari kalangan militer AU (angkatan udara) dan telah menjabat dalam kurun waktu lebih dari 19 tahun.


2. Polisi (pihak pemicu amuk massa), adalah aparatur negara yang telah dianggap oleh warga setempat menggunakan kewenangannya untuk bertindak semena-mena.


3. Rakyat mesir (pihak pendemo), adalah WNM (warga nasional Mesir) yang sah/dapat dibuktikan melalui Hukum (adat) yang berlaku.

Mari bandingkan dengan kenyataan yang terjadi di negri Om Karno (agar tidak menjadi SARA, disarankan untuk setiap suku menamai salah-satu anak laki-lakinya melibatkan unsur karno, seperti; muhammad karno, david karno, stefanus karno, karno tambunan, dsb), berikut ini:

1. Dari enam presiden Indonesia yang tercatat, dua diantaranya berasal dari kalangan militer, memimpin lebih dari satu periode, dan (meng-issue-kan diri) menjadi presiden diluar batas masa jabatan.


2. Polisi, adik saya yang masih duduk dibangku kelas 5 SD saja sudah tahu kebobrokan preman bersenjata negeri ini, salah satu bukti kebobrokan baca/lihat disini.


3. Rakyat, terhitung sejang 10 oktober 2010.. pemerintah berkuasa telah mendapatkan, lebih dari sekali, aksi penolakan kunjungan presiden oleh pemuda setempat.


4. Kesemrawutan hukum, penumpukan tindak pidana korupsi, saling tuding antar lembaga negara, de es be,.. adalah opsi lain.

Sudah mulai terasa panasnya bukan ?,.. lantas apa langkah konkreet yang seharusnya kita lakukan sekarang. Tidakkah sahabat dapat merasakan tulisan yang SUPER ini sebagai bentuk kritikan atas ke-carut-marutan sistem di negri kita tercinta ?. orang-orang tua yang merasa dirinya layak jadi pemimpin itu sudah berulang kali menduakan kepercayaan yang kita telah berikan dengan Cuma-Cuma. Apa harus menunggu 5 tahun lagi untuk memperbaiki sesuatu yang kita bersama telah ketahui rusak parah ini ?. Semuanya ada ditangan sahabat-sahabat sekalian, pemuda/i Indonesia.

Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga Tuhan yang kalian percaya memberkati kalian, karena aku menunggu berkat dari Tuhanku, jadikan perbedaan ini kekuatan kita, HIDUP INDONESIA...!!!

Mari perkaya khasanah intelektual tanah air dengan menulis (bukan mengambil) artikel bermanfaat. Junjung tinggi BHINEKA TUNGGAL IKA.

Read More...

DILARANG PARKIR Bukti lain "peraturan dibuat untuk dilanggar"

Assalamu'alaikum We eR, We Be... diawal penulisan/pelampiran gambar seputar kebobrokan POLICE tanah air yang tentu sudah bukan rahasia lagi ini, saya beserta segenap direksi dan menteri terkait mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-2562 kepada saudara IMLEK, semoga senantiasa terjaga dalam kehidupan berkerukunan nusantara.

Laporan diterima (baca: dibaca), pada pukul 21.00 WITA, 03 februari 2011 melalui beranda facebook, setelah pelampiran mendapatkan izin dari pengunggah yang setelah mempertimbangkan alasan keamanan, namanya kami samarkan menjadi ACO'.

Landjoet, berikut ini adalah dua gambar yang sampai saat kabar ini diberitakan kepemilikan kamera perekam kejadian belum diketahui oleh tim penyidik perkara terkait:

Gambar pertama, sebuah mobil bombe'-bombe' terlihat tengah ber-"parkir"-ria dijalan nusantara, Makassar, Sulawesi selatan.

Ket: sejauh penglihatan anda tidak terganggu, gambar larangan parkir di jalan -yang oleh penduduk makassar sudah sangat dikenal sebagai salah satu pusat prostitusi ternama di wilayah indonesia tengah- itu terlihat dengan sangat jelas.

Gambar kedua, dua buah mobil dengan no plat polisi yang tidak begitu jelas, terlihat menantang kemampuan membaca tanda lalu-lintas penegak hukum.

Ket: Sayangnya, penegak hukum kita sepertinya kurang mampu membaca -harap maklum- (wong kemampuan membaca ditambal sama recehan). Juga berlokasi di Jl. Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan.

NOTE: Maksud penayangan semata-mata berupa teguran bertujuan perbaikan mental taat aturan

Read More...

PROKLAMASIKU Pernyataan Sikap Seorang Blogger Inshaf

Bismillah, sejak awal berblogging ria saya sudah langusng tertarik dengan tingkat kerumitannya. Apa lagi setelah salah seorang sahabat memberikan mukaddimah seputar pembelajaran HTML (meski sampe sekarang perkembangannya masih belum jauh-jauh amat meninggalkan kata "tidak tahu sama sekali"). Berawal dari seorang admin warnet di desa Tulungrejo, kecamatan Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur, Indonesia, september, 2008. Awalnya di warnet yang jaraknya tidak begitu jauh dari asrama Lagligo/ASSET itu saya berniat melatih kemampuan listening dengan menonton film (salah satunya Troy sampai 4 kali pemutaran), adegan dalam film (troy) yang masih saya ingat sampai hari ini adalah saat Achiles menantan pasukan tersisa yang panglimanya telah dia lumpuhkan dengan sekali tusuk untuk berduel one on one dengannya. Jepreet..

Tadi malam, menjelang tidur saya berfikir mengenai beragam artikel yang telah saya post ke semua blog saya (iya sejak mengenal blog saya telah mengelola setidaknya 5 blog yang hampir tidak ada diantaranya menuai hasil memuaskan), tidak saya pungkiri sampai kemaren, kebiasaan COPAS artikel masih sering saya lakukan (meski saat ini artikel yang saya ambil hanya dari situs-situs publik seperti mediaindonesia.com, tempo.com, seputar-indonesia.com, tribun-timur.com, dan beberapa tutorial blog, koleksi template, tidak ketinggalan juga tutorial SEO). Setelah saya pertimbangkan (sampai akhirnya tidak tidur-tidur) saya putuskan untuk terus menekan kebiasa COPAS tersebut. Olehnyalah, melaui postingan yang saya ketik sendiri ini, saya ingin kawan-kawan sekalian mengetahui beberapa hal yang ingin saya proklamirkan, sebagai upaya seorang Blogger yang ingin Menjunjung tinggi tali persahabatan sesama rekan blogger seplanet dan setanah air, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tidak lagi menjarah artikel.
2. Tidak lagi menjarah gadget.
3. Berupaya untuk tidak lagi mengganti Template blog ini (belajar bersyukur dengan apa yang telah ada dan dimiliki).
4. Menjunjung tinggi tali persahabatan yang terbangun sesama rekan blogger setanah air.

sebagai gantinya saya akan mencoba membudayakan menulis diary, dengan menggunakan blog ini sebagai wadahnya. Oh iya,.. agar point-point yang telah saya proklamirkan diatas tetap bertahan, saya sangat mengharapkan teguran kawan-kawan sekalian apabila dikeesokan harinya saya melanggar. HIDUP BLOGGER...!!!

(jika dirasa kurang harap sarankan melalu kotak komentar yang tersedia)

Read More...

Benny Israel Berkicau, Bocorkan Rahasia Negara

SIAPAKAH Benny Israel? Lewat cicitan akun @benny_israel di Twitter ia menyentil tentang berbagai kasus serta sepak terjang para pejabat di negeri ini. Lewat twitter juga ia membocorkan banyak rahasia negara, seperti yang dilakukan Julian Assange, si pendiri WikiLeaks.

Dalam beberapa pekan terakhir, akun @benny_israel menggemparkan dunia maya lewat cicitannya tentang berbagai isu sensitif di negeri ini. Ia bahkan mengeluarkan serial cicitan tentang intelijen negara.

Akun ini sendiri mulai aktif semenjak 14 November 2010 lalu. Hingga kini, pengikutnya tidak kurang dari 15 ribu akun dan terus bertambah.

Sejumlah nama mantan petinggi TNI seperti Sujono Humardani, Ali Moertopo, Soedomo, dan Benny Moerdani ia sebut dalam cicitannya. Bahkan ia saling bercicit dengan Febridiansyah, peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch), @febridiansyah mengenai sebuah kasus secara terbuka.

Akun twitter @budimansudjatmiko yang disinyalir milik anggota DPR RI dari PDIP juga tampak aktif dengannya. "RT @budimandjatmiko: Juara! Kpn2 kita minum teh di HydePark:) RT @benny_israel: The Circle. Kata orang Malaysia itu ..."

Beberapa pengikutnya saat ini menjadikan akun twitter @benny_israel ini sebagai tempat bertanya. Seperti akun @debapirez yang bertanya, "Meneg BUMN akan mengganti 12 Komisaris BUMN. any comment?" Akun misterius tersebut lantas menjawab, " Rezim baru pasukan baru. MY ganti orang2nya SD."

Ia juga bercicit hal sensitif yang membuka tabir intelijen. "Orang2 pd sisi intelijen militer sedikit 'brutal' kalau ada hal yg menyinggung mereka. Nyawa gak ada harganya buat mereka," ujar Benny dalam akunnya.

Lebih dari 4.895 cicitan ia kemukakan ke publik di dunia maya. Setiap harinya, ia menjawab hampir seluruh pertanyaan pengikutnya dari pagi hingga pagi lagi.

Jawaban lugas, baik tentang kasus Antasari Azhar, mantan ketua KPK, maupun tentang kebenaran pernyataan Gayus Tambunan setelah vonis, terlontar dalam akun tersebut.

Andi Arief lewat akun @AndiAriefNews yang sebelumnya mengklaim mengetahui identitas misterius ini bahkan tidak berani menjawab tantangan secara terbuka. Namun beberapa pihak mencurigainya sebagai salah satu aktivis internet chat saat kejadian Mei 98 karena gaya bahasanya yang mirip, seperti yang diungkapkan akun @hrsyah. (OL-5)

Sumber: mediaindonesia.com

Read More...

Deni Indrayana; "Pantang Mundur"

INDONESIA ada dalam diri kita. Indonesia tak terpisahkan dengan kita. Indonesia akan selalu memanggil, dan kita tidak pernah bisa menolaknya.

Itulah sebabnya,Indonesia yang lebih baik adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan.The better Indonesia adalah Indonesia yang lebih sejahtera, lebih demokratis, lebih adil – dan karenanya harus lebih antikorupsi,mesti lebih bersih dari mafia hukum. Untuk itulah,ikhtiar kita untuk terus mengupayakan Indonesia yang lebih antikorupsi, lebih antimafia, tidak boleh pernah berhenti. Ikhtiar demikian tentu tidak pernah mudah.Tantangan,bahkan ancaman, akan selalu siap menerkam dari berbagai penjuru mata angin.

Namun, kita semua yang mencintai Indonesia harus terus berjuang. Perjuangan tak pernah takut itulah yang akhir-akhir ini lantang kita suarakan.Utamanya dalam beberapa waktu terakhir, lebih khusus lagi dalam satu minggu terakhir. Pada Senin (24/1) lalu, setelah cukup lama tersandera masalah hukum, Jaksa Agung akhirnya menandatangani pengesampingan perkara demi kepentingan umum (deponeering) bagi dua pimpinan KPK: Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Terbebasnya dari beban hukum itu segera membuat taring KPK kembali tajam.

Meski sebelumnya tidak juga menumpul, status tersangka yang pernah di sandang keduanya tentulah mempunyai pengaruh – utamanya secara psikologis – bagi kinerja KPK. Dibebaskannya penyanderaan hukum bagi kedua pimpinan KPK tersebut, ditambah semangat dan darah segar baru dengan kehadiran sosok Busyro Muqoddas, KPK memang sudah sewajarnya berjalan dengan kecepatan lebih penuh. Apalagi periode kepemimpinan sekarang tinggal kurang dari satu tahun lagi. Pada November 2011, periode kepemimpinan KPK yang baru akan memulai masa pengabdiannya. KPK yang tancap gas itulah yang sekarang diperlukan.KPK punya peluang dan kapasitas untuk itu.

Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia terakhir, yang dirilis pada awal Januari ini,menyatakan dua dari tiga responden mempercayai KPK. Itu adalah dukungan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Tanah Air. Masa kerja yang kurang dari satu tahun lagi bukan suatu masalah. Waktu yang tersisa itu justru harus dimaksimalkan,tetap dalam kerangka kerja hukum yang profesional, untuk memperjelas dan menuntaskan kasus-kasus strategis dan penting. Tadi malam KPK kembali menunjukkan ikhtiar untuk Indonesia yang lebih antikorupsi itu tidak pernah dan tidak akan berhenti.

Terus bergeraknya penanganan kasus terkait suap cek pelawat sehubungan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia – dengan ditahannya 19 mantan anggota DPR maupun anggota DPR yang masih aktif – menunjukkan KPK sekali lagi berada di garda depan untuk menjawab panggilan Indonesia yang lebih bersih. Saya paham betul, tugas KPK pasti tidak pernah mudah.Terlebih untuk kasus-kasus yang bertaut dan mempunyai dimensi politik. Kasus cek pelawat dinyatakan menarget partai PDI Perjuangan,lain soal Century dikaitkan dengan Partai Demokrat, dan perkara Gayus Tambunan dihubungkan dengan Partai Golkar. Upaya untuk menarik-narik persoalan politik demikian ke dalam ranah penegakan hukum tentu saja harus ditolak tegas-tegas, mesti ditolak mentah-mentah.

Dalam penegakan hukum, terlebih tindak pidana korupsi, pertimbangan atas berhenti atau berjalannya suatu kasus hanya bergantung pada bukti yang tak terbantahkan. Jika tidak ada bukti yang kuat, suatu kasus harus berhenti. Sebaliknya, jika bukti yang ada sangat kokoh,siapa pun orangnya, apa pun posisinya, dari kelompok mana pun dia, apa pun partai politiknya, penanganan kasus korupsinya harus terus berjalan tanpa henti. Melihat rekam jejak KPK, saya yakin KPK akan terus mempertahankan profesionalitas kerjanya untuk memperjelas dan menuntaskan kasuskasus yang dicoba terus dikaitkan dengan masalah politik tersebut.

Pada sisi yang lain, sedikit banyak tantangan KPK, dalam detail yang berbeda dialami pula oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH).KPK punya periode kerja hingga November 2011.Satgas pun akan berakhir masa tugasnya – kecuali diperpanjang oleh Presiden – pada Desember 2011. Akhir-akhir ini upaya pemberantasan mafia hukum yang dilakukan Satgas juga berupaya terus digeser ke ranah politik oleh beberapa politikus. Padahal, anggota Satgas tidak ada kaitan maupun preferensi politik. Tak satu pun dari anggota Satgas yang merupakan anggota maupun kader partai politik.Mayoritas dari kami justru adalah akademisi sehingga dalam menjalankan tugas memberantas mafia hukum, kami hanya berpegang pada pertimbangan yuridis semata.

Perjuangan memberantas korupsi maupun memberantas mafia hukum memang perjuangan kembar siam, setali tiga uang. Dapat disimpulkan,semua praktik mafia hukum pasti merupakan tindak pidana korupsi. Karena itu, tantangan yang dihadapi KPK hampir serupa dengan ancaman yang dihadapi Satgas. Untuk itu, dukungan kepada KPK dan Satgas dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Geram Hukum (Gerakan Rakyat Antimafia hukum), kami sambut dengan senang hati.Apalagi nama-nama yang ada di balik Geram Hukum adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah jelas kredibilitas dan rekam jejaknya dalam komitmen antikorupsi. Dalam beberapa kesempatan terakhir, saya selalu katakan Satgas akan maju terus.

Kami tidak akan mundur selangkah pun. Meski kewenangan Satgas tidak memungkinkan masuk ke wilayah penegakan hukum yang represif seperti penyidikan, penahanan, dan sejenisnya, dalam batas kewenangan Satgas,kami akan terus berjuang menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden untuk memberantas mafia hukum. Turbulensi politik yang Satgas hadapi beberapa waktu terakhir insya Allah makin membuktikan bahwa kami justru berhasil mengganggu zona nyaman (comfort zone) para pelaku mafia. Akhirnya, KPK, Satgas, Geram Hukum, dan siapa pun yang ingin Indonesia lebih baik harus terus maju ke medan juang,tak ada kata menyerah, apalagi kalah.

Mengutip salah satu pesan Twit dari Wimar Witoelar kepada saya. Ever forward, never backward. Maju terus, pantang mundur. Keep on fighting for the better Indonesia.(*)

DENNY INDRAYANA
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Guru Besar Hukum Tata Negara UGM

sumber: seputar-indonesia.com

Read More...

Ibukota Negara Pindah ke Sul-Sel ?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) serius mempersiapkan Sulsel menjadi ibu kota negara. Kesiapan itu mulai dimatangkan melalui seminar nasional bertajuk “Ibu Kota Negara, Peluang dan Tantangan”,di Makassar, kemarin.

Seminar yang diikuti sedikitnya 400 orang dari berbagai kalangan tersebut membahas potensi ekonomi, pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan (hankam) di Sulsel.Tiga pembicara utama yang juga tokoh asal Sulsel memaparkan potensi Sulsel sebagai ibu kota negara dan kondisi Jakarta yang sudah sesak. Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng membedah kedudukan pusat pemerintahan RI ditinjau dari perspektif pengembangan ekonomi.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ryaas Rasyid yang juga sebagai pakar pemerintahan dan otonomi daerah membedah penetapan pusat pemerintah ditinjau dari perspektif pemerintahan. Tenaga ahli pengajar bidang hankam Lemhanas, Laksamana Muda Willem Rampangilei, membahas kedudukan pusat pemerintah RI dari perspektif kemanan negara. Menurut Tanri Abeng, saat ini Jakarta tak dapat lagi dipertahankan untuk menjadi ibu kota negara.

Kondisi Jakarta dinilai telah sesak dan tak meratanya sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya. “Sumber daya manusia yang berpotensi semuanya ke Jakarta karena semua terpusat di sana dan daerah susah berkembang. Kita mesti melakukan penyebaran pemerintah agar mampu menopang pengembangan ekonomi luar Jawa,”katanya.

Tanri Abeng mengatakan, ada beberapa alternatif tawaran yang ia berikan terhadap wacana pemindahan ibu kota negara tersebut. Di antaranya, dengan melakukan relokasi sepenuhnya ibu kota negara dan dengan membagi 22 kementerian ke berbagai daerah. Namun, presiden dan lembaga tinggi lainnya tetap di Jakarta. “Kementerian ini juga diharapkan bisa lebih dekat dengan potensi yang sesuai dengan daerah, misalnya di Makassar,Menteri Perikanan dan Kelautan,Pertanian, Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan Pendidikan,”jelasnya.

Tanri membagi tiga kementerian tersebut,di antaranya,tujuh kementerian ditempatkan di Palangkaraya, tujuh kementerian di Medan dan sisanya di Makassar.Hal tersebut dinilainya akan lebih mengoptimalkan kinerja kementerian karena letaknya yang strategis. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan, Sulsel memiliki berbagai keunggulan dibandingkan daerah lainnya di Indonesia untuk mejadi ibu kota negara.

“Secara topografi dan geografi kita memili letak di tengah Indonesia, ini akan sangat baik dari segi potensi wiayah dan kemanan negara. Kita juga memiliki kawasan Mamminasata yang akan dikembangkan jadi kota baru,” ungkap Syahrul saat membuka Seminar Nasional yang bertajuk Ibu Kota Negara,Peluang dan Tantangan. Selain itu, berbagai fasilitas lain yang mendukung Sulsel sebagai ibu kota negara juga dinilai sudah ada. Syahrul mencontohkan, Bandara Internasional Hasanuddin Makassar yang sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar.

Makassar juga, sejak dulu kala, selalu menjadi daerah yang diperhitungkan. Terbukti, semasa pemerintahan Belanda, Makassar sempat diwacanakan untuk dijadikan ibu kota Indonesia Timur. “Sejak abad ke-16, Makassar sudah menjadi daerah pusat perdagangan. Dari segi potensi bencana, kita tak memiliki gunung merapi dan beberapa kalangan memprediksi kita akan bebas tsunami dalam jangka waktu 200 tahun,”katanya.

Bupati Gowa dua periode ini mengatakan, Sulsel merupakan daerah pertama yang memberikan respons dengan adanya wacana pemindahan ibu kota negara tersebut. Respons tersebut diwujudkan melalui seminar yang akan merumuskan potensi Sulsel dan diserahkan kepada pemerintah pusat. ”Ini bentuk respons kita terhadap wacana pemindahan ibu kota negara. Kita merupakan daerah pertama yang merespons wacana tersebut,ini karena bentuk niatan baik yang kita miliki,”jelasnya.

Menurut Syahrul,pemindahan tersebut harus direncanakan sejak sekarang, karena lima tahun ke depan bangunan fisik sudah harus dibangun dan pada tahun 2035 sudah harus pindah. Hal senada diungkapkan mantan Guru Besar Ekonomi Unhas WIM Poli yang menjadi keynote speaker pada dialog tersebut.Menurutnya, kondisi Jakarta yang sudah sesak semestinya dicarikan jalan keluar.

“Namun hal yang perlu untuk pertama kali dibenahi adalah perbaikan manajemen pemecahan masalah ibu kota tersebut,”katanya. Menurut Poli,perbaikan infrastruktur justru akan menambah daya tarik Jakarta dan akan semakin menumpuk.”Hal ini juga akan terus memberikan dampak ketakmerataan di daerah dari segi pengembangan ekonomi,”katanya. (jumardin akas)

Sumber: seputar-indonesia.com

Read More...

Gedung Baru DPR

RENCANA pembangunan gedung DPR yang ditentang publik terus berlanjut. Wakil rakyat benar-benar menganggap penolakan orang banyak terhadap pembangunan gedung mewah itu angin lalu.

Pelaksanaan proyek pembangunan gedung baru senilai Rp1,3 triliun itu, seperti dikemukakan Sekjen DPR Nining Indrasaleh, Selasa (18/1), kini tengah memasuki tahap finalisasi. Tender kontraktor pembangunan gedung baru pun telah dipersiapkan.

Semua itu menunjukkan empati anggota dewan terhadap suara orang banyak yang mereka wakili memang telah mencapai titik nadir. Kritik, kecaman, dan bahkan penderitaan orang kecil sama sekali tidak digubris wakil rakyat. Mereka tidak peduli.

Keputusan untuk melanjutkan pembangunan gedung itu pun diambil dengan alasan yang cetek, argumentasi yang superfisial, yaitu semua fraksi sudah menyetujui dan menandatangani keputusan itu.

Apalagi, kata Ketua DPR Marzuki Alie berkeras, uang Rp18 miliar sudah dikeluarkan untuk membayar konsultan.

Bagi DPR, keputusan pembangunan gedung baru itu hanyalah urusan prosedural. Kalau semua fraksi sudah setuju, mengapa harus menghentikan proyek yang menguntungkan semua kelompok kepentingan di DPR?

Soal anggaran Rp1,3 triliun itu lebih dibutuhkan bagi rakyat miskin, itu bukan urusan penting bagi wakil rakyat.

DPR memang tidak peduli terhadap kondisi rakyat kecil yang hidup semakin sulit. Yang berlangsung di gedung wakil rakyat adalah optimalisasi aji mumpung. Mumpung masih anggota dewan, mumpung berkuasa, mumpung ada mata anggaran, semua dimanfaatkan demi mengeruk komisi dan meraih kepentingan pribadi dan kelompok.

Apalagi masa keanggotaan DPR bukannya tak terbatas. Dan tiada jaminan terpilih kembali pada Pemilu 2014. Maka, pembangunan gedung mewah, rumah mewah adalah penting sebagai sarana membocorkan anggaran negara.

Yang terjadi memang kontradiksi yang tragis, yaitu semakin demokratis negeri ini, semakin jauh jarak antara aspirasi rakyat dan kinerja wakil-wakilnya di DPR. Rakyat menderita, wakil rakyat leha-leha.

Saat rakyat kelaparan, mereka ngobrol, malas, dan tidur saat bersidang. Semakin keras rakyat berteriak agar kepentingan mereka diakomodasi, semakin sengit wakil rakyat memperjuangkan kepentingan sendiri.

Dalam urusan itu, semua partai sama bulunya, sama seleranya. Tak ada beda partai berkuasa dan partai oposisi. PDI Perjuangan tidak kelihatan kegigihannya untuk menolak habis-habisan pembangunan gedung mewah itu.

Belakangan muncul penolakan Fraksi Gerindra, tetapi tak bergaung. Ia mirip penolakan setengah hati.

Pembangunan gedung baru DPR itu harus dihentikan. Masih banyak kebutuhan rakyat yang lebih penting dan urgen untuk dipenuhi dengan anggaran Rp1,3 triliun itu. Karena itu, lagi dan lagi, kita mendesak DPR untuk menghentikannya. DPR harus menggunakan hak bujetnya untuk menghapus mata anggaran pembangunan gedung itu dari APBN.

Sumber: mediaindonesia.com

Read More...

Gaji Presiden Belum Naik Sejak 7 Tahun Terakhir; Penting Yah ?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011), mengatakan, pemerintah berkomitmen memerhatikan kesejahteraan anggota TNI dan Polri.

Pemerintah, kata Presiden, berkomitmen meningkatkan gaji dan remunerasi anggota TNI dan Polri setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendorong anggota TNI dan Polri lebih berprestasi dan berkinerja. Kesejahteraan anggota TNI dan Polri selalu menjadi salah satu perhatian pemerintah.

"Bahkan ini tahun ke-6 atau ke-7 gaji Pesiden belum naik," kata Presiden di depan jajaran petinggi Mabes TNI dan Mabes Polri.

Presiden menyampaikan, peningkatan gaji dan remunerasi bukanlah retorika, janji-janji palsu, apalagi kebohongan. "Hidupkan tabungan wajib perumahan. Adakan skema agar prajurit bisa mendapatkan perumahan yang layak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya sadari saat ini masih ada masalah soal perumahan prajurit," kata Presiden.

Peningkatan kesejahteraan ini merupakan salah satu instruksi khusus Presiden kepada pimpinan TNI dan Polri. Selain peningkatan kesejahteraan, Presiden mengeluarkan enam instruksi khusus lain yang berkaitan dengan anggaran pertahanan TNI dan Polri. Keenam instruksi itu meliputi penegakan hukum dan hak asasi manusia, penanganan bencana alam, tugas pemeliharaan perdamaian, penanggulangan terorisme, serta disiplin dan integritas jajaran TNI dan Polri.

Acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri ini dihadiri 135 pejabat Mabes TNI, termasuk panglima TNI dan tiga kepala staf, serta 156 pejabat Mabes Polri, termasuk 31 kepala kepolisian daerah. Hadir pula jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sumber: kompas.com

Read More...

Hak Menyatakan Pendapat Jadi Alat Transaksi

Penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk kasus skandal Bank Century telah menjadi alat tawar politik. Perjuangan untuk menuntaskan kasus tersebut akan sa­ngat tergantung pada ke­pentingan politik masing-ma­sing parpol. Kepentingan politik tersebut salah satunya terkait dengan perombakan (reshuffle) kabinet dan kasus-kasus hu­kum yang menjerat anggota parpol.

Salah satu penggugat uji materi pasal tentang HMP di Mahkamah Konstitusi (MK), Ray Rangkuti, mengatakan, etos kerja para pengusung hak menyatakan pendapat saat ini sangat tergantung pada etos kerja parpol. Dari sejumlah kondisi yang ada saat ini, mulai terlihat parpol tidak lagi menjadikan penuntasan kasus Century sebagai agenda utama. “Hak menyatakan pendapat Century sudah jadi alat tawar-menawar kekuasaan,” katanya ketika dihubungi Jumat (20/1).

Ray menjelaskan, ada sejumlah persoalan yang saling mengunci saat ini. Persoalan itu adalah kasus Gayus, perombakan kabinet, dan kasus Century. “Ketika kasus Century naik, kasus Gayus juga naik. Ketika ada wacana reshuffle, hak menyatakan pendapat akan mencuat. Dan akan seperti itu, saling mengunci. Akan pe­cah ketika Setgab (Sekre­tariat Gabungan) pecah,” katanya.

Pendapat senada dikemukakan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito. Menurut­nya, HMP hanya akan dija­dikan sebagai gertak sambal dan politik transaksional oleh partai-partai politik di DPR. Partai-partai politik menjadikan HMP sebagai posisi tawar-menawar kepada presiden ketika wacana reshuffle sedang digulirkan. Partai-partai ingin bermanuver demi tujuan-tujuan transaksional dan bukan bertujuan untuk kepentingan rakyat selaku konstituen. “Mereka mengincar kursi tambahan atau mempertahnkan kursi yang sudah di­miliki di pemerintah,” tandasnya.

Ia menambahkan, HMP seha­rusnya ditujukan untuk mempertanyakan ketidakmampuan presiden memimpin negara dan bukan menjadikan wapres (wakil presiden) sebagai sasaran. Namun, ini terjadi karena tujuan partai dalam Setgab dan oposisi berbeda-beda. “Kasus Skandal Bank Century dan Gayus seharusnya dijadikan pintu untuk me­nyatakan HMP,” katanya.

Sikap PDIP

Sementara itu, pengamat politik dari UGM, Ari Dwi­payana, menyesalkan keengganan PDIP untuk menggalang kembali HMP. PDIP inkonsisten karena takut kembali ditelikung dan dimanfaatkan oleh Partai Golkar yang mempunyai agenda setting maksimal melakukan pemakzulan Wa­pres Boedono. “Sikap PDIP amat inkonsisten. Sebagai partai oposisi harusnya mempunyai agenda setting sendiri dan menunjukkan sebagai partai oposisi yang bersikap tegas,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai partai oposisi sebaiknya PDIP tidak terjebak pada politik transaksional yang biasa dila­kukan partai oportunis seperti Golkar. PDIP seharusnya me­nunjukkan karakternya sebagai partai oposisi dengan cara melihat bahwa tanggung jawab penyelesaian skandal Bank Century berada di pundak pre­siden. “PDIP perlu menggalang opini publik bahwa skandal Century harus dituntaskan presiden karena ia merupakan penyelenggara pemerintah ter­tinggi,” katanya.

Sumber: Sinarharapan.com

Read More...

Hak Warga Negara Bela Timnas dibatasi oleh PSSI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dinilai telah melanggar hak warga negara karena tidak memanggil pemain-pemain yang berlaga di Liga Primer Indonesia ke dalam tim nasional. Hal itu diungkapkan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Hanura, Djamal Aziz, dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga di DPR/MPR, Rabu (19/1/2011).

"Hak rakyat yang hilang di sini," ujar Djamal.

Djamal mengaku sangat menyayangkan keputusan PSSI yang tidak memanggil pemain LPI termasuk Irfan Bachdim ke tim nasional. "Bagaimanapun, keberadaan dia (Irfan) bisa menjadi penarik minat masyarakat untuk mendukung sepak bola," katanya.

Djamal berharap permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan LPI diselesaikan. "Ini harus bisa cepat selesai," katanya.

Lebih lanjut, Djamal juga menyayangkan tindakan pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang seperti tidak memiliki kuasa untuk membela pemain yang terhalang masuk timnas.

"Harusnya ada langkah-langkah cepat yang bisa dilakukan. Semua orang sepertinya bisa dikalahkan oleh Nurdin Halid," ujarnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyatakan, pihaknya akan berupaya memediasi dua kubu yang berkonflik. Terkait kemungkinan adanya sanksi FIFA yang bisa dijatuhkan dengan masalah ini, menurut Andi, hal itu merupakan wewenang dari PSSI.

"Kami serahkan kembali kepada PSSI," kata Andi. "Hal terpenting duduk bersama dulu. LPI menjelaskan apa visi-misi mereka untuk sepak bola dan apa syarat dari PSSI agar LPI bisa diterima," lanjutnya.

Sumber: kompas.com

Read More...

9 kebohongan lama & baru pemerintahan SBY diangkat oleh 9 pemuka agama

PARA tokoh lintas agama berkumpul pada Senin (10/1) di kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. Mereka adalah Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Pendeta D Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suzeno, dan Romo Benny Susetyo.

Ke-9 tokoh agama ini mengungkapkan kebohongan pemerintah yang tertuang dalam 'Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan'. Berikut 9 kebohongan lama pemerintah:

1. Pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, data penerimaan beras rakyat miskin pada 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.

2. Presiden SBY pernah mencanangkan program 100 hari untuk swasembada pangan. Namun, pada awal 2011 kesulitan ekonomi justru terjadi secara masif.

3. SBY mendorong terobosan ketahanan pangan dan energi berupa pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.

4. Presiden SBY melakukan konferensi pers terkait tragedi pengeboman Hotel JW Marriot. Ia mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya menjadi sasaran tembak teroris. Ternyata, foto tersebut merupakan data lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada 2004.

5. Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah tuntas hingga kini.

6. UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut.

7. Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.

8. Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungi dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak 1.200 ton oleh PT Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.

9. Tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.

Dan 9 kebohongan baru pemerintah SBY:

1. Dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 Presiden SBY menyebutkan bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan ormas agama pada 2010.

2. Dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada 2010.

3. Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi ini tidak efektif karena di sepanjang 2010 Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.

4. Presiden mengakui menerima surat dari Robert Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi, faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan agar menjadi kambing hitam kasus Bank Century.

5. SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.

6. Presiden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan kasus ini telah ditutup.

7. Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya, anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada Toli-Toli.

8. Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun, hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam tahanan.

9. Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun, ketiganya malah ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apa pun dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.

Merespons pernyataan para tokoh agama, SBY menggelar kabinet terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/1). Sidang dihadiri lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan dan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Usai menggelar rapat, SBY menyampaikan 12 instruksi presiden, berikut isinya:

1. Presiden meminta kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan.

2. Agar lebih meningkatkan sinergi diantara penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas pemberantasan mafia hukum. "KPK lebih dilibatkan dan tetap didorong untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani oleh Polri," kata Presiden SBY.

3. Akan dilakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan, yang ditandai dengan terjadinya penyimpangan di sejumlah simpul beberapa lembaga tersebut. "Mulai hari ini, di Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorak Jenderal pajak. Saya berharap hal yang sama juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak di bawah kemimpinan dan kendali presiden," SBY menjelaskan.

4. Penegakan hukum agar dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu.. Sejumlah 149 perusahaan yang disebut-sebut dalam kasus Gayus Tambunan bisa saja ada kaitannya dengan masalah perpajakan, jika hasil penyelidikan menunjukkan bukti cukup.

5. Guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Presiden berpendapat, pembuktian terbalik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negara kita.

6. Presiden menginstruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan uang dan aset-aset Negara, termasuk perlunya dilakukan perampasan uang yang diduga hasil korupsi dalam kasus Gayus Tambunan.

7. Memberikan tindakan administrasi dan disiplin, disamping sanksi hokum, kepada semua pejabat yang dinyatakan bersalah. Dalam hal ini termasuk mutasi dan pencopotan. Presiden berharap poin ketujuh ini dapat dilakukan dalam satu pecan ke depan.

8. Presiden memberikan waktu satu bulan untuk organisasi atau lembaga yang sejumlah pejabatnya melakukan penyimpangan agar menata ulang supaya unsur-unsur yang bisa melakukan hal yang serupa di masa depan dapat dibersihkan.

9. Presiden akan melakukan peninjauan dan perbaikan secara serius terhadap sistem kerja dan semua aturan yang memiliki celah atau lubang hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di masa yang akan datang.

10. Presiden ingin mendapatkan laporan secara berkala terhadap kemajuan penuntasan kasus Gayus Tambunanan. "Termasuk pelaksanaan Instruksi Presiden yang secara tertulis akan segera kita keluarkan, setiap dua minggu," SBY menjelaskan.

11. Pejabat terkait diminta menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam proses penangan kasus Gayus.

12. Wakil Presiden ditugasi untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian, pelaksanaan Inpres ini dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Selain memberikan 12 instruksi terkait penuntasan kasus Gayus Tambunan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan enam Instruksi Presiden sebagai tindak lanjut penuntasan kasus Bank Century. Hal tersebut diutarakan Presiden usai rapat kabinet terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden, Senin (17/1) Sore.

1. Penuntasan semua kegiatan guna merespon hasil Panitia Angket DPR RI tentang Bank Century.

2. Tuntaskan pembenahan regulasi dan mekanisme kerja di jajaran pemerintah, utamanya di jajaran Kementerian Keuangan, sesuai rekomendasi DPR RI. "Hal sama saya berharap juga dilakukan di jajaran Bank Indonesia," kata Presiden.

3. Terus mengupayakan dan menuntaskan pengembalian aset Bank Century yang diduga dibawa ke negara-negara tertentu. "ika diperlukan, saya minta untuk disiapkan surat presiden kepada kepala pemerintahan negara-negara itu agar terwujud kerjasama yang baik sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa," ujar Presiden.

SBY juga meminta kepada tim pengembalian aset Bank Century diperkuat. Contohnya, jika perlu diperkuat oleh konsultan yang mengerti seluk beluk di negara yang bersangkutan dengan tujuan agar pengembalian aset benar-benar berhasil.

4. Presiden berharap agar dijelaskan secara berkala dan efektif kepada publik tentang apa saja yang dilakukan oleh pejabat terkait di dalam menindaklanjuti rekomonedasi dari Panitia Angket DPR RI.

5. Mengenai sisi korupsi yang disebut di dalam rekomendasi Panitia Angket Bank Century, Presiden berharap KPK menjelaskan secara gamblang dugaan bila korupsi ditemukan maupun tidak. "Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh negara," Presiden menegaskan.

6. Menyangkut isu deponeering kasus Bibit-Chandra, Presiden mendukung rencana Kejaksaan Agung sesuai dengan kewenangannya dan undang-undang yang berlaku. "Yang penting, segara dilakukan langkah-langkah yang pasti dalam waktu dekat ini agar memberikan kepastian kepada masyarakat luas, termasuk efektivtas penegakan hukum, baik yang dilakukan oleh KPK maupun jajaran penegak hukum lainnya," kata SBY.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada jajaran penegak hukum di bawah wewenangnya. Namun SBY berharap penegak hukum dari unsur non pemerintah juga melakukan hal yang sejalan agar tugas bersama dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Sebagai upaya untuk melakukan komunikasi dan silaturahmi, terkait dengan isu-isu yang menghangat seminggu terakhir, SBY mengundang para tokoh agama ke Istana Negara pada Senin (17/1) malam. Sebelum bertemu dengan presiden, para tokoh lintas agama telah menyiapkan pernyataan terbuka yang akan disampaikan ke Presiden SBY. Berikut tujuh pernyataan tokoh lintas agama:

1. Sebagai negara kepulauan terbesar di muka bumi dengan keragaman etnis, budaya dan agama yang tinggi, sungguh layak kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Adil karena masih bisa bertahan utuh dalam sebuah negara bangsa. 66 tahun sudah bangsa menyatakan kemerdekaan namun belum semua warganya menikmati kemerdekaan yang utuh.

2. Dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, cita-cita para pendiri bangsa telah sangat jelas tersurat, kemerdekaan sejati yang mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap anak bangsa. Namun, hingga kini, masih merebak kekerasan atas nama agama dan kelompok terhadap umat beragama dan berkeyakinan, terhadap kebebasan berpendapat, dan insan pers; yang masih tampak dibiarkan oleh negara (negara tidak hadir). Impunitas terhadap pelanggaran HAM masih sangat jelas.

3. Sampai hari ini, kantong-kantong kemiskinan masih mudah kita temukan di banyak tempat tanah air kita. Kebijakan ekonomi pemerintah memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,8% dan meningkatkan pendapatan per kapita menjadi USD 3.000 pada 2011, tetapi gagal dalam pemerataan kesejahteraan. Masih banyak warga Indonesia yang menderita gizi buruk dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti seharusnya sehingga meninggal dunia dan harus putus sekolah. Jutaan petani masih belum mempunyai tanah yang memenuhi syarat minimum sebagai alat produksi.

4. Kami menggarisbawahi pendapat banyak ahli ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia saat ini bertentangan dengan amanat Pembukaan dan batang tubuh UUD. Sumber daya alam belum dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahkan, perusakan terhadap lingkungan hidup dapat terus disaksikan dengan nyata.

5. Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, tidak sesuai dengan kenyataan. Hukum ternyata bukanlah kekuasaan tertinggi, masih kalah oleh kekuasaan dan uang. Janji Pemerintah memerangi korupsi hanya akan ada dalam kenyataan, kalau prinsip pembuktian terbalik diterapkan secara penuh.

6. Pemerintah tidak memberi perhatian memadai terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah tidak mampu dan tidak menunjukkan niat untuk membela begitu banyak buruh migran yang mendapat perlakuan buruk di berbagai negara. Berarti Pemerintah tidak melindungi segenap bangsa Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

7. Bagi kami, sejumlah kenyataan diatas adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 1945. Kita harus mendesak Pemerintah untuk segera mengakhiri pengingkaran itu, jika Pemerintah menolak atau mengabaikan desakan tersaebut, berarti Pemerintah melakukan kebohongan publik (dalam pengertian adaa kesenjangan anatara ucapan dan tindakan atau antara pernyataan dan kenyataan). (AO/PresidenSBY/OL-11)

sumber: mediaindonesia.com

Read More...

BERTERIMA KASIHLAH PADA NURDIN

Masih dalam suasana haru kekalahan Indonesia atas Malaysia di Final Piala AFF Suzuki 2010, yang terkesan dramatis. namun, sebagai bangsa yang besar sudah selayaknyalah kita mengucapkan selamat atas kemenangan Malaysia yang dengan alasan apapun akan tertulis seperti itu oleh sejarah.

Berbicara mengenai TIMNAS tentunya akan mengikutkan peran serta PSSI, organisasi persepak-bolaan tanah air yang diketuai Nurdin Halid ini tentunya punya peran besar dalam membangkitkan kembali semangat nasionalisme yang telah terlalu lama hilang di telan SARA. Eittss.., sebentar dulu, sebelum sahabat Focus berfikir Frank mendukung Kebijakan dan sikap Nurdin Khalid yang telas susah payah mem-politisasi semangat nasionalisme.. mari sejenak dinginkan kepala bersama, dan berfikir lebih rasional lagi.

Tidakkah ucapan terima kasih sudah selayaknya diberikan kepada Nurdin Halid karena beberapa tindakannya berikut ini:

1. Bersikeras mempertahankan posisi ketua umum PSSI yang dijabatinya, hingga memunculkan penilaian "pemimpin sepanjang masa". setidaknya dengan penilaian ini, jabatan lainnya (presiden, etc..) menjadi pembanding. lihat saja ketika siRuhut berbicara mengenai kelayakan "Bos"nya untuk memimpin kembali. hal itu menjadi menakutkan dan segera ditangkis... sedikit banyaknya dikarenakan oleh ulah Nurdin.


2. Menjadi proto type percontohan atas politisi nasional yang licin dan menuntut percepatan kehadiran sang pendekar Hukum yang pernah santer dibicarakan.


3. Memperlihatkan kebusukan-kebusukan sikap politisi lainnya dengan memicu nuansa pencitraan jelang laga final Piala AFF Suzuki. Paling tidak, ada lebih dari 2 politisi tanah air lainnya yang ikut terpancing melakukan pencitraan karena ulah Nurdin ini.


4. Memperlihatkan kebobrokan cara memimpin, yang akhirnya mengharuskan penggantinya (ketua PSSI selanjutnya) bekerja lebih baik. karena jika tidak, tentunya akan dihentikan sebelum sipengganti juga berfikir bahwa posisi ketua umum PSSI benar-benar -sepanjang masa-


5. Dan hampir dari keseluruhan tindakan (praktek percobaan menjajah bangsa sendiri), dia mampu menjadi pemicu semangat kesatuan dan persatuan yang sepertinya telah menemukan kesepakatan bersama rakyat Indonesia, untuk segera menurunkan Si Nurdin sebelum kerusakan yang dia buat jauh dari yang telah terlihat.

Bagaimana dengan sahabat Focus lainnya ?, jika ada tindakan Om Nurdin yang belum Frank lampirkan, dan membutuhkan ucapan terima kasih harap ditambahkan, dikotak komentar yang telah disediakan tentunya.

Read More...